Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 7 Download : 2

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia dalam perspektif governmentality. Perubahan iklim (Climate Change) telah menjadi trend issues dalam lingkup global, berangkat dari Paris Agreement merupakan salah satu mitigasi perubahan iklim secara global. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia kebijakan perdagangan karbon dan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Penelitian ini menyoroti kebijakan yang telah berjalan di Indonesia dengan menganalisis menggunakan perspektif governmentality dengan membongkar praktik-praktik pemerintah yang bertujuan “meningkatkan taraf hidup orang banyak”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan Focus Group Discussion. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia masih terdapat kontradiksi atau tumpang tindih kebijakan perubahan iklim. Kebijakan yang masih menggunakan konsep sustainable development untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi akan banyak berdampak pada kondisi lingkungan di Indonesia. Dalam hal perumusan kebijakan pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk pengupayaan perubahan iklim yang terjadi, diperlukan evaluasi penyeimbangan konsep di berbagai sektor ekonomi, ekologi, dan sosial.

Keywords

Perubahan Iklim Paris Agreement Kontradiksi Pembangunan Berkelanjutan

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Wawan, M. K. S. (2025). Analisis Kebijakan Perubahan Iklim Di Indonesia Dalam Perspektif Governmentality. Celebes Journal of Community Services, 4(1), 186–196. https://doi.org/10.37531/celeb.v4i1.2659
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Buku
  2. Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (1991). The Foucault effect: Studies in governmentality. Chicago: University Chicago Press.
  3. Erwin, M. (2015). Hukum lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Bandung: Refika aditama.
  4. Li, T. M. (2007). The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics. Durham: Duke University Press.
  5. Buku Teks yang Diterjemahkan
  6. Foucault, M. (2004). Archeology of knowledge. Terjemahan oleh A. M. Sheridan Smith. London and New York: Routledge Classics.
  7. Li, T. M. (2012). The will to improve: perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di indonesia. Terjemahan oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi. Tangerang Selatan: Gajah Hidup.
  8. Peraturan, Undang-Undang, dan Sejenisnya
  9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MENLHK/PKTL?PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim. 24 Februari 2022. Jakarta : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan. 14 Juni 2023. Jakarta : Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457.
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. 10 November 2017. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228.
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14 September 2020. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209.
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. 29 Oktober 2021. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249.
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 03 Oktober 2009. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
  15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 24 September 1960. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
  16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 31 Maret 2023. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
  17. Artikel Jurnal
  18. Eko, S., Ketua, Y., Tinggi, S., Masyarakat, P., Apmd, D. ", Yogyakarta, ", & Penulis, K. (2020). ILMU PEMERINTAHAN: ANTI PADA POLITIK, LUPA PADA HUKUM, DAN ENGGAN PADA ADMINISTRASI. GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta), 1(1), 1–24. https://doi.org/10.47431/GOVERNABILITAS.V1I1.77
  19. Judijanto, L., Fajariana, D. E., Mark, R., & Duha, S. (2024). Analisis Bibliometrik tentang Peran Inovasi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Multidisiplin West Science, 3(07), 1023–1033. https://doi.org/10.58812/JMWS.V3I07.1477
  20. Mihret, D.G. and Grant, B. (2017), "The role of internal auditing in corporate governance: a Foucauldian analysis", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 30 No. 3, pp. 699-719. https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2012-1134
  21. Santoso, W. Y. (2015). Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Hasanuddin Law Review, 1(3), 371–390. https://doi.org/10.20956/HALREV.V1I3.116
  22. Zefanya, A., & Kennedy, P. S. J. (2023). Kajian Pelaksanaan Skema Cap and Tax dalam Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Indonesia. IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora, 7(3). https://doi.org/10.37817/IKRAITH-HUMANIORA.V7I3
  23. Artikel dari Internet
  24. Adi Pratama, B., Studi Diploma, P., Sektor Publik, A., Keuangan Negara STAN Muhammad Agra Ramadhani, P., Keuangan Negara STAN Putri Meiarta Lubis, P., Keuangan Negara STAN Amrie Firmansyah, P., & Keuangan Negara STAN Alamat Korespondensi, P. (n.d.). IMPLEMENTASI PAJAK KARBON DI INDONESIA: POTENSI PENERIMAAN NEGARA DAN PENURUNAN JUMLAH EMISI KARBON. http://ditjenppi.menlhk.go.id/.
  25. BMKG: Dampak Perubahan Iklim Makin Mengkhawatirkan | BMKG. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg-dampak-perubahan-iklim-makin-mengkhawatirkan&tag=press-release&lang=ID
  26. Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Meningkat pada 2022, Tembus Rekor Baru. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8d993dfb8c5e35c/emisi-gas-rumah-kaca-indonesia-meningkat-pada-2022-tembus-rekor-baru
  27. Emisi Gas Rumah Kaca menurut Jenis Sektor (ribu ton CO2e), 2000-2019 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA3MiMx/emisi-gas-rumah-kaca-menurut-jenis-sektor--ribu-ton-co2e---2000-2019.html
  28. Hambatan Perkembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia | kumparan.com. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://kumparan.com/solar-kita/hambatan-perkembangan-energi-baru-terbarukan-di-indonesia-20tlKtD9AeQ
  29. Indonesia Masuk Daftar 10 Negara Penghasil Emisi Karbon Terbesar Dunia. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/ff3327b4cf2c11f/indonesia-masuk-daftar-10-negara-penghasil-emisi-karbon-terbesar-dunia
  30. Indonesia.go.id - Perubahan Iklim Indonesia 19 Tahun Terakhir. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7008/perubahan-iklim-indonesia-19-tahun-terakhir?lang=1
  31. Ini 5 Masalah Utama Perlindungan Hutan Indonesia | Lembaga Gemawan. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://gemawan.org/lima-masalah-utama-perlindungan-hutan-indonesia/
  32. Kelvin, C., Daromes, F. E., & Ng, S. (2017). PENGUNGKAPAN EMISI KARBON SEBAGAI MEKANISME PENINGKATAN KINERJA UNTUK MENCIPTAKAN NILAI PERUSAHAAN. Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 6(1), 1–18. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5948
  33. Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2018-2022 - Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://www.bps.go.id/id/publication/2024/06/21/87d30b44adc5c5eed7581f4b/neraca-arus-energi-dan-neraca-emisi-gas-rumah-kaca-indonesia-2018-2022.html
  34. Operasi PLTU Captive Merusak Ekologi dan Kehidupan Rakyat di Pulau Sulawesi | WALHI. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://www.walhi.or.id/operasi-pltu-captive-merusak-ekologi-dan-kehidupan-rakyat-di-pulau-sulawesi
  35. PPID | Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Perdagangan Karbon untuk Pencapaian Target NDC, Kontribusi Indonesia bagi Agenda Perubahan Iklim Global. (n.d.). Retrieved September 20, 2024, from https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7443/perdagangan-karbon-untuk-pencapaian-target-ndc-kontribusi-indonesia-bagi-agenda-perubahan-iklim-global