Article Sidebar

Download
Download PDF

Main Article Content

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara meningkatkan efisiensi administrasi melalui pembuatan dan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintahan. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metodologi kualitatif. Terlepas dari tantangan implementasi yang sedang berlangsung, sistem informasi akuntansi lembaga pemerintah ini dianggap cukup untuk membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, menurut analisis yang dilakukan untuk penelitian ini.

Keywords

Sistem Informasi, Pemerintahan, Keuangan

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Putri, Laylan Syafina, A. N. . (2023). Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Efisiensi Tata Usaha Pada Kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Economics and Digital Business Review, 4(2). https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.874
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Bodnar George H. And William S, H. (2000). Sistem Informasi Akuntansi (Terjemahan Amir Abadi Jusuf dan Tambunan). Jakarta: Salemba Empat.
  2. Database Peraturan. (n.d.). Retrieved from Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara: https://peraturan.bpk.go.id/Details/49447/pp-no-24-tahun-2005
  3. Kadek Indah Ratnaningsih, I. G. (2014). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi Partisipasi Manajemen, dan Pengetahuan Manajer Akuntansi pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi universitas Udayana, 1-16.
  4. Kemenkeu Learning Center. (2022, Agustus). Retrieved from https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/standar-akuntansi-pemerintah-pp-71-tahun-2010-563ef849/detail/
  5. Lailatur Rohmah, N. S. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. E-JRA.
  6. Loudon, K. C. (2008). Sistem Informasi Manajemen (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Salemba Empat.
  7. Maya Sari, N. A. (2019). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Camat Seberang Ulu II Palembang. IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems).
  8. Melati, M. I. (2022). Analisis Kinerja Pegawai Subbagian Tata Usaha Kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), 3113-3122.
  9. Nurmalia Hasanah, A. F. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Bogor: Penerbit IN MEDIA.
  10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1948 dari hal Pemerintahan di Sumatera. (n.d.). Retrieved from BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/63838/pp-no-42-tahun-1948
  11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.). Retrieved from BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010
  12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil Serta Janda Dan Anak Yatim/Piatunya. (n.d.). Retrieved from JDIH Kemenkeu: https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1974/8tahun~1974uu.htm
  13. Romney, M. B. (2018). Accounting Information Systems. New York: Pearson.
  14. Sedarmayanti. (2007). Manajemen sumber Daya insan (Reformasi Birokrasi serta Manajemen PNS). Bandung: Refika Aditama.
  15. Sejarah Singkat Berdirinya DPRD Provinsi Sumatera Utara. (2023). Retrieved from Pemprov Sumut: https://dprd.sumutprov.go.id/sejarah-dprd-sumut
  16. SOFIA, I. P. (2018). Modul Sistem Informasi Akuntansi. Tangerang Selatan: Universitas Pembangunan Jaya.
  17. Suaryana, N. P. (2014). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, dan Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi pada Kinerja Individu. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 33-45.
  18. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1945 Kedudukan Komite Nasional Daerah. (n.d.). Retrieved from BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/25025/uu-no-1-tahun-1945
  19. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi. (1948, April 15). Retrieved from BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/25549/uu-no-10-tahun-1948
  20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (n.d.). Retrieved from Peraturan.go.id: https://peraturan.go.id/id/uu-no-24-tahun-1956#:~:text=Undang%2Dundang%20Nomor%2024%20Tahun,Peraturan%20Pembentukan%20Propinsi%20Sumatera%20Utara
  21. Yudhi Kurniawan, Y. (2016). Pengembangan Program Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI).
  22. Zare, I. (2012). Study of Effect of Accounting Information System and Softwares on Qualitative Feauture of Accounting Information. Journal of Management Science and Business Research, 1-12.