Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The monoist view of the offense is to state the elements of criminal acts with criminal responsibility. This school believes that if there is an offense then there is a person who must be punished. So all elements of the offense are the same as the conditions for the person to be sentenced. Monoism emphasizes that if one of the elements of the offense is missing, then no one can be convicted. This research is descriptive research, namely research intended to describe the application of criminal sanctions against perpetrators of ordinary maltreatment offenses in Barebbo District. When viewed from the title of this research, this research uses the type of empirical legal research intended to describe theories that are empirical in nature, especially regarding the application of criminal sanctions against perpetrators of ordinary maltreatment offenses in Barebbo District. The application of criminal sanctions against perpetrators of ordinary maltreatment in Barebbo Sub-District, Bone Regency is in accordance with the Criminal Code. However, the sentences imposed by judges are sometimes very lenient, so it is feared that it will not have a deterrent effect and make it possible for the perpetrators to reoffend. Make forced efforts by using violence such as paralyzing actions for suspects who resist if it has reached a level that endangers the lives of officers and the public.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
- Abdul, F. (2016a). Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Lex et Societatis, 4(1).
- Abdul, F. (2016b). Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Lex et Societatis, 4(1).
- Benuf, K. (2021a). Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi. Majalah Hukum Nasional, 51(2), 261–279.
- Benuf, K. (2021b). Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi. Majalah Hukum Nasional, 51(2), 261–279.
- Gerungan, L. K. F. R. (2016a). Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. Lex et Societatis, 4(5).
- Gerungan, L. K. F. R. (2016b). Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. Lex et Societatis, 4(5).
- Harefa, S. (2019a). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. University Of Bengkulu Law Journal, 4(1), 35–58.
- Harefa, S. (2019b). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. University Of Bengkulu Law Journal, 4(1), 35–58.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021a). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Retentum, 2(1), 32–42.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021b). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Retentum, 2(1), 32–42.
- Moho, H. (2019a). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, 13(1).
- Moho, H. (2019b). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, 13(1).
- Putra, S. D. E. (2016a). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 27(1).
- Putra, S. D. E. (2016b). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 27(1).
- Rahmawati, N. A. (2013a). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. Recidive, 2(1).
- Rahmawati, N. A. (2013b). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. Recidive, 2(1).
- Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 61–78.
References
Abdul, F. (2016a). Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Lex et Societatis, 4(1).
Abdul, F. (2016b). Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Lex et Societatis, 4(1).
Benuf, K. (2021a). Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi. Majalah Hukum Nasional, 51(2), 261–279.
Benuf, K. (2021b). Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi. Majalah Hukum Nasional, 51(2), 261–279.
Gerungan, L. K. F. R. (2016a). Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. Lex et Societatis, 4(5).
Gerungan, L. K. F. R. (2016b). Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia. Lex et Societatis, 4(5).
Harefa, S. (2019a). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. University Of Bengkulu Law Journal, 4(1), 35–58.
Harefa, S. (2019b). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. University Of Bengkulu Law Journal, 4(1), 35–58.
Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021a). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Retentum, 2(1), 32–42.
Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021b). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Retentum, 2(1), 32–42.
Moho, H. (2019a). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, 13(1).
Moho, H. (2019b). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, 13(1).
Putra, S. D. E. (2016a). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 27(1).
Putra, S. D. E. (2016b). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 27(1).
Rahmawati, N. A. (2013a). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. Recidive, 2(1).
Rahmawati, N. A. (2013b). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. Recidive, 2(1).
Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(1), 61–78.