Article Sidebar

Download
Download PDF

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan mengolaborasi nilai budaya bugis dalam dimensi akuntabilitas yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kading sesuai dengan prinsip Akuntabilitas, nilai budaya bugis dibawa serta dalam perencanaan, proses maupun pertanggungjawaban dana desa, sehingga apa yang telah direncanakan akan direalisasiakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan Akuntabilitas pengelolaa ADD di Desa Kading  terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip good governance. Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. Pada tahap pelaksanaan yaitu adanya pertanggungjawaban secara fisik dan proses administrasi yang sudah sesuai dengan prinsip good governance meskipun masih ada sedikit kekurangan. Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi realisasi APBDes. Nilai budaya bugis dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) karena sebagaimana akuntabilitas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab.

Keywords

Nilai Budaya Bugis, Akuntabilitas, Anggaran Dana Desa

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Mus, S. F. ., Amirullah, S. ., Muslimah, H. ., AM, A. M. ., & Ilyas, H. . (2023). Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa . Economics and Digital Business Review, 4(2), 436–444. https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.580
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Alvianty., Elfreda A Lau, dan Imam Nazarudddin Latif. 2013. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru. Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda: 1-7.
  2. Asshidiq, Ellectranada dan Hindrawan. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 4(1): 110- 131
  3. Arifiyanto, Dwi Febri dan Taufik Kurrohman. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 2(3): 481-493.
  4. Fikri, A., dan Isnaini. 2013. Akuntabilitas Non Government Organization.
  5. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. 2(2): 705-714.
  6. Fikri, A., M. Sudarma, E.G. Sukoharsono, dan B.Purnomosidhi. 2010. Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Government Organization. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 1(3): 409-420.
  7. Florensi, Helen. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kebijakan dan Manajemen Publik. 2(1): 1-8.
  8. Gelfand, M. J., B. Lim dan J. L. Ravr.2004.Culture And Accountability In Organizations: Variations In Forms Of Social Control Across Cultures.Human Resources Management Review. 14: 135 – 160.
  9. Idris, Hariany. 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Birokrat Ilmu Administrasi Publik. 1(2): 15-22.
  10. Kartika, Ray Septianis. 2012. Partisipassi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri. Disetujui 10 Agustus 2012.
  11. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
  12. Mardiasmo. 2007. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. 2(1).
  13. Mattulada,1997.Kebudayaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup. Hasanuddin University Press. Makassar.
  14. Meutia, Inten dan Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 8(2): 336-352
  15. Muslimin., Mappamiring, & St. Nurmaeta. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintah. 2(1): 1-7.
  16. Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal. 1(1): 1-6.
  17. Paranoan, Selmita. 2015. Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman.Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 6(2): 175-340.
  18. Putra, Chandra K., Ratih N., dan Suwondo. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (Jap). 1(6): 1203-1212
  19. Rahim, A. Rahman, 19985, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. LEPHAS, Ujung Pandang
  20. Randa, Fransiskus & Fransiskus E. Daremos. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 5(3): 345-510.
  21. Randa, Fransiskus. 2010. Akuntabilitas Kepemimpinan dalam Organisasi Gereja Keagamaan : Studi pada Gereja Katolik di Tana Toraja. Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi. 8(2): 25-52.
  22. .2015. Akuntabilitas Organisasi Dengan Spirit Siri’na Pace dan Misa’kada Dipotua Pantan Kada Dipomate. Seri Akuntansi Multiparadigma Indonesia. 1(2): 77-80
  23. .2016. Tri {3} Hita Karana Dan Tallu {3} Lolona: Sebuah Eksplorasi Konsep Akuntabilitas Lingkungan Dalam Budaya Masyarakat Bali dan Toraja. Masyarakat Akuntansi Multiparadigma. 4(1): 446 – 451
  24. Simanjuntak, D.A & Yen, Januarsi. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh. Banten: Universitas Sultan Agen Tirtayasa.
  25. Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayab Kabupaten tana Tidung. eJournal Pemerintahan Integratif. 1(1): 51-64.
  26. Umar, Abdul Samad H.A. 2007. Pengaruh Nilai Budaya Bugis terhadap Perilaku Aparat Birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone.Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
  27. Yahya, Idhar.2006.Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.Jurnal Sistem Teknik Industri.Vol 7, No 4, 27-29
  28. Yusuf, Ria Mardiana.2011.Keteraturan Perilaku Karyawan dan Pengaruhnya terhadap Budaya Organisasi di Pemerintah Daerah Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.Majalah Ekonomi, No 2, 133-141
  29. Zulfikar. 2008. Menguak Akuntabilitas Dibalik Tabir Nilai Kearifan Budaya Jawa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 7(2): 144-150