Article Sidebar

Download
PDF

Main Article Content

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam penyusunan dan penyajian LKPD telah mengalami kemajuan, antara lain melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan pelaksanaan audit tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya partisipasi publik dalam proses pengawasan anggaran. Meskipun demikian, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi keuangan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Keywords

Transparansi Akuntabilitas LKPD Pengelolaan Keuangan Daerah Nias Utara

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Zega, R., Telaumbanua, A., Bate’e, M. M., & Gulo, H. (2025). Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara: Studi Kasus pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. Economics and Digital Business Review, 7(1), 361–379. https://doi.org/10.37531/ecotal.v7i1.2997
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Andriyadi, F. (2019). Good Governance Goverment and Goverment. Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(2), 85-100.
  2. Ball, R. (2009). Market and political/regulatory perspectives on the recent accounting scandals. Journal of Accounting Research, 277-323.
  3. Bastian, I. (2015). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
  4. Bungin, B. (2022). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Jakarta: Kencana.
  5. Chandler, F. M., & Plano, J. C. (1998). The public administration dictionary. New York: John Wiley and Sons.
  6. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba 4.
  7. Hughes, O. (2012). Public Management and administration: An Introductin. London: Palgrave Macmillan.
  8. Humantarian Forum Indonesia. (2011). Pedoman akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan di Indonesia. Piramedia.
  9. Kurniawan, A., & Dewi, R. (2022). Manajemen Keungan Daerah dan Akuntansi Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
  10. Mahmudi. (2019). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
  11. Mahsun, M. (2019). Pengukuran kinerja sektor publik. Jakarta: Bumi Aksara.
  12. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
  13. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2002). Best Practices for Budget Transparency. Paris: OECD Publishing.
  14. Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
  15. Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dipetik 2015, dari http://peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. (2020). Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia.
  18. Prasetyo, R., & Putri, S. (2021). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keungan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 55-72.
  19. Rahmawati, I., & Hidayat, M. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris di Indonesia. Jurnal Keuangan Publik, 12-29.
  20. Rasul, S. (2003). engintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara (cet. ke 3). Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
  21. Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Publick Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227-238.
  22. Rusdiana, A., & Nasihudin, M. (2018). Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia.
  23. Sari, S., & Nugroho, H. (2022). Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal Tata Kelola Keuangan Keuangan Publik, 50-68.
  24. Sedarmayanti. (2018). Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
  25. Setiawan. (2018). Pentingnya Transparansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Beberapa Kabupaten di Indonesia. Jurnal Akuntansi Publik, 98-112.
  26. Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
  27. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. (t.thn.). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  28. United Nations Development Programme. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: Oxford University Press.
  29. Wijayanti, A. F., & Saputra, R. (2021). aktor faktor yang mempengaruhi opini audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Publik, 45-62.
  30. World Bank. (2000). Entering the 21st century: World development report 1999/2000. New York: Oxford University Press.