Article Sidebar

Download
PDF

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja anggota DPRD, dengan pengawasan anggaran daerah (APBD) sebagai variabel moderator. Penelitian ini dilakukan pada anggota DPRD di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini didasarkan pada peran penting anggota DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada anggota DPRD dari kedua kabupaten dan dianalisis menggunakan model regresi moderasi. Analisis bertujuan untuk menguji peran moderasi pengawasan APBD dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen (pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi) dan variabel dependen (kinerja anggota DPRD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran, akuntabilitas, dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja anggota DPRD. Selain itu, pengawasan keuangan daerah terbukti memperkuat hubungan tersebut, terutama meningkatkan dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami anggaran, disertai komitmen yang kuat terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, didukung oleh sistem pengawasan APBD yang efektif, dapat meningkatkan kinerja legislatif di tingkat daerah.

Keywords

Pengetahuan Anggaran Akuntabilitas Transparansi Kinerja DPRD Pengawasan APBD

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Karubaba, C. J. (2025). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggota DPRD Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Sebagai Variabel Moderasi. Economics and Digital Business Review, 7(1), 263–272. https://doi.org/10.37531/ecotal.v7i1.2962
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Abdul Hafiz Tanjung. 2014. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.
  2. A. D., Siti Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011)
  3. Alamsyah. (1997). Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman [Tesis]. Jogjakarta: MAP UGM.
  4. Akintoye(2008) Budget and Budgetary Control for Improved Performance: A Consideration for Selected Food and Beverages Companies in Nigeria
  5. Aras Aira (2015) Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Efektifitas.
  6. Carolyn Ward & David Preece (2012) Board member development in the public, voluntary and social housing sectors. (Teesside University Business School, Teesside University, Middlesbrough, UK
  7. Erlina dan Mulyani, Sri. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan.
  8. Erlina, 2011. Metodologi Penelitian : Untuk Akuntansi, USU PRESS, Medan.
  9. Ghozali, Imam. (2006). Apikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Badan Penerbitan Universitas Dipenogoro, Semarang.
  10. Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
  11. Ghozali, Imam. 2013. Apikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh. Badan Penerbitan Universitas Dipenogoro, Semarang.
  12. Handoyo & Trisnowati, Juni. (2013). Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Smooting Vol.9(5). Fakultas ekonomi Universitas Surakarta.
  13. Hasnah Kamardi (2006) Internal corporate governance and board performance in monitoring roles Evidence from Malaysia
  14. Haryani, Rizki. (2011). Pengaruh Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus di DPRD Provinsi Sumatera Utara) [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana. .
  15. Manginte, dkk. 2015. Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Budaya Politik Terhadao Pegawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura). SNA XVIII
  16. Novatiani, R. Ait & Lestari, Nurmalita. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kota Bandung. Widyatama Repository. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
  17. Nurhayati. (2008). Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 [Tesis]. Padang: Universitas Andalas.
  18. Putri, F. S., dkk. (2016). Pengaruh personal background,political background dan pemahaman anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh terhadap fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh. Jurnal Magister Akuntansi, 5(2).
  19. Pramita, Yulianda Devi & Andriyani, Lilik. (2010). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran deang Pengawasan Dewan Pada Keuang Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII. Universitas Jendral Sudirman , Purwokerto.
  20. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  21. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  22. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  23. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat daerah.
  24. Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  25. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
  26. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  27. Rosita, Ni Made Ana., Herawati, Nyoman Trisna.& Sinarwati, Ni Kadek. (2014). Pengaruh latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan ewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Krbijakan Publik. E-Jurnal S1 Ak 2(1). Universitas Pendidikan Ganesa, Singaraja.
  28. Sari, Imelda. (2010). Pengaruh Personal Background, dan Political Background serta Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah/APBD (Studi Empiris pada DPRD Kota Padang) [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana.
  29. Siregar, Liper. (2011). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator pada Pemerintahan Kota Pemantang Siantar [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana
  30. Sopanah. & Mardiasmo. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat da Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI . 16-17 Oktober, Surabaya.
  31. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
  32. Utami, Kurnia & Syofyan, Efrizal. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA. 1(1): 63-86. FE UNP, Padang.
  33. Wardayani. (2010). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Profesional sebagai Variabel Pemoderasi [Tesis]. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana.
  34. Werimon, Simson., Ghozali, Imam. & Nazir, Mohammad. (2007). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. 26-28 Juli, Makasar.
  35. Widiyaningsih, Aristansi & Pujirahayu, Imaniar. (2012). Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating (Penelitian Pada DPRD Kabupaten Sukabumi). Media Riset Akuntansi. Program Studi akuntansi Universitas Bakrie, Jakarta.
  36. Wiyana, Anim. (2011). Pengaruh Personal Background dan political Culture Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi. STIEM Bongaya, Makasar.
  37. Yudono, Bambang. (2002). Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/ jendela3.htm.