Article Sidebar

Download
Download PDF

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder. Menganalisis tentang pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen/bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen/terikat 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung selama 2018-2022 menggunakan aplikasi E-Views 10 data panel. Didapat kan uji terbaik dalam penggunaan modal regresi menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan melalui pengujian Uji Chow. Secara parsial kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan variabel kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Keywords

Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Fiskal Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Ahmadi, D., & Marselina, M. (2025). Pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Modal, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022. Economics and Digital Business Review, 5(2), 627–640. https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1661
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Afif, F. Y., & Ciptawaty, U. (2020). Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung Tahun Anggaran 2014-2018. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 7, 609.
  2. Badan Pemeriksa Keuangan (2020), Jumlah Pemerintah Daerah
  3. Badan Pemeriksa Keuangan (2024), Kemandirian Fiskal Daerah
  4. Badan Pusat Statistik (2024), Indeks Pembangunan Manusia
  5. Badan Pusat Statistik (2021), Pertumbuhan Ekonomi
  6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2018), Pertumbuhan Ekonomi
  7. Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 3(3), 106–114.
  8. Dinas Kominfotik Provinsi Lampung (2024), Sejarah Provinsi Lampung.
  9. Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan 19(1), 61-74.
  10. Gosal, J. S., Lapian, A. L. C. P., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2005-2021. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 22(5), 85–96.
  11. Hasibuan, T., Soleh, A., & Rahman, A. (2023). The Effect Of Capital Expenditure And Local Revenue On Economic Growth In Cities And Regencies In Bengkulu. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital, 2(1), 35–40.
  12. Mankiw. (2016). Principles of Economics 9th Edition.
  13. Marselina & Reniza. (2020). Does Goverment Intervention Matters on Economic Growth (Case Study ASEAN Countries). International Journal of Advanced Science and Technology, 29(2), 2028-2032.
  14. Maury, G. A., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Berkala Efisiensi, 23(4), 109–120.
  15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1999, Tentang Upah Minimum
  16. Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2007, Tentang Belanja Modal
  17. Pratama, A, D., Suparta, I, W., Ratih, A. (2022). Spatial Autocolleration and Economic Convergence in Lampung Province. Journal of Economics and Policy, 15(1), 29-43.
  18. Putri, N. H. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, dan Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Tahun 2015 - 2019. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 10(1), 1–10.
  19. Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 3(1), 298–314.
  20. Sampurna, A. F. (2018). Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal. Makalah Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi Tanggal 18 September 2018.
  21. Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi, 5(1), 20–36.
  22. Suliswanto, M. (2012). Pengaruh produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia. Ub Malang, 3, 3.
  23. Undang-undang No. 32 Tahun 2014, Tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah
  24. Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Tentang Kemandirian Fiskal Daerah
  25. Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Upah Minimum
  26. Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 30 Tentang Ketenaga Kerjaan