Article Sidebar
Downloads
Main Article Content
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan akuntabilitas pengelolan keuangan Desa Parinding Kecamatan Baraka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan hasil observasi untuk menginterpretasikan analisis penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Parinding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) masih belum sepenuhnya diterapkan seperi 8 ayat 1a dan 1d, pasal 10 ayat 1a pasal 18 ayah 3b, 21 ayat 2a, pasal 34 ayat 2a, dan pasal 44 ayat 1. Sedangkan untuk akuntabilitasnya sudah dikatakan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Negara Indonesia Nomor. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Susanto Azhar. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Konsep dan Pengembangan Terpadu, Edisi Pertama. Lingga Jaya. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Syahrudin dkk. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran. Jakarta : Detail Rekod.
- Widyastuti. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Vol. 2. No. 1 Halaman 112.
- Wijaya. (2018). Akuntansi Desa, Gava Media. Anggota IKAPI DIY. Yogyakarta.
References
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Negara Indonesia Nomor. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
Susanto Azhar. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Konsep dan Pengembangan Terpadu, Edisi Pertama. Lingga Jaya. Bandung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Syahrudin dkk. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran. Jakarta : Detail Rekod.
Widyastuti. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Vol. 2. No. 1 Halaman 112.
Wijaya. (2018). Akuntansi Desa, Gava Media. Anggota IKAPI DIY. Yogyakarta.