Article Sidebar

Download
Download PDF

Main Article Content

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah guna mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Pontianak ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio derajat desentralisasi, dan rasio keserasian. Pendekatan yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan kejadian-kejadian atau ciri-ciri yang terjadi selama penelitian dalam jangka waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih rendah dan masih mengandalkan transfer pendapatan dari pusat, rasio efektivitas efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio derajat desentralisasi cukup, dan rasio keserasian belanja daerah mengalokasikan alokasi dana yang cukup besar untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal.

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Sharini, P. A. ., & Kurniawan, R. . (2024). Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022. Economics and Digital Business Review, 5(2), 875–883. https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1327
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 3(2), 95–102. https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158
  2. Hardana, A., & Nasution, J. (2022). PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. In Global Financial Accounting Journal (Vol. 06, Issue 01).
  3. Kania, E. A., & Pratiwi, N. A. (2023). ANALISIS APBD DAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2015-2021 (Vol. 4, Issue 1). https://djpk.kemenkeu.go.id/portal
  4. Maulina, F., & Tanaman Pangan, B. (2019). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT).
  5. R Baso, W. N. S. S., Ekonomi, I., & Bhakti Makassar, W. (2020). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA. Tangible Journal, 5(1).
  6. Rahayu, W. (2010). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2004-2008.
  7. Sriningsih, S., Ismiwati, B., Sayuti, M., & Islam Al-Azhar, U. (2021). ANALISIS KESERASIAN BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASIONAL PADA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR Universitas Mataram 1)&2). Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, 7(1).
  8. Susanto, H. (2019). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM (Vol. 7, Issue 1).
  9. Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  12. Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
  13. Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta
  14. Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
  15. Ambya, 2023, Ekonomi Keuangan Daerah, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja
  16. Kebijakan Umum APBD T.A 2022. (2021). https://pontianak.go.id/file/dokumen-publik/101549am02%20KUA%202022.pdf.pdf