Main Article Content

Abstract

Tujuan Makalah ini adalah untuk memahami apakah Akuntansi yang     diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Bengkal                    sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.Jenis dan data yang digunakan Penulisan Makalah ini yaitu Data Primer dan Data Skunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen. Adapun Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dari status fenomena dan masalah, dengan metode ini dapat menganalisi dan mendeskripsikan penerapan Akuntansi terhadap laporan Keuangan BAZNAS di Kabupaten Bengkalis membandingkan dengan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.Dari hasil Makalah ini dibuat yaitu bahwa Penerapan Akuntansi  BAZNAS di Kab. Bengkalis tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 yang diantaranya adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Serta Catatan Atas Laporan Keuangan

Keywords

PSAK 109, Laporan Keuangan, Penerapan Akuntansi, Zakat, Infak, Sedekah.

Article Details

References

  1. Adji, B. S. (2017). Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik.
  2. Adnan, W. (2018). Pengelolaan Keuangan Negara (P. R. Persada. (ed.)).
  3. Alwi, Muhammad, Muhammad Su’un & Amiruddin (2021). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Serta Opini Audit Dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia. Economos Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume 4, Nomor 1. Doi: Https://Doi.Org/10.31850/Economos.V4i1.780
  4. Anshari, M. (2018). Pengelolaan Keuangan Daerah.
  5. Asshiddiqie, J. (2018). Pengantar Hukum Pidana. Sinar Grafika.
  6. Asshiddiqie, J. (2021). Pengantar Hukum Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
  7. Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. Procedia Economics and Finance, 28(April), 163–169. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5
  8. BPK RI. (2017). Jenis-Jenis Pemeriksaan BPK, https://kepri.bpk.go.id/jenis-jenis-pemeriksaan-bpk/
  9. BPK RI. (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  10. BPK RI, (2014), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  11. BPK RI. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  12. BPK RI. (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  13. BPK RI. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  14. BPK RI. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  15. BPK RI. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  16. BPK RI. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  17. BPK RI. (2021). Laporan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  18. BPK RI. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas laporan keuangan pemerintah
  19. Ganie, M. I. (2021). Hukum dan Praktek Perpajakan. PT RajaGrafindo Persada.
  20. Ghozali, I. (2018). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Penerbit Salemba Empat.
  21. Habiby, A. L. E., & Ritonga, I. T. (2020). Analysis of Compliance and Audit Opinion, Correlation and Causes of Failure in Detecting Non Compliance: A Study on Local Government. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 5(2), 102–120. https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i2.11766
  22. Hadi, S. (2018). ). Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Penerbit Salemba Empat.
  23. Hajering dkk. (2022). Effect of workload and auditor personality type on fraud detection. Point of View Research Accounting and Auditing 3(2) 2022. 177 – 190. https://journal.accountingpointofview.id/index.php/povraa
  24. Harkrisnowo, H. (n.d.). 2015. Korupsi dan Kejahatan Keuangan. Prenada Media Group.
  25. Hidayat, W., Haryanto, A., Ibrahim, G. A., Hasanudin, U., Prayoga, S., Saputra, B., Rahman, A. F., & Tambunan, K. G. A. (2022). Pemanfaatan Limbah Biomassa Jagung Untuk Produksi Biochar di Desa Bangunsari, Pesawaran. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN, 3(1), 45–52. https://doi.org/10.23960/jpkmt.v3i1.77
  26. Hoetoro, R. N. (n.d.). 2021. Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. PT RajaGrafindo Persada.
  27. Hunziker-Ebtener, A. (2015). No Title. 137–145(Profit with a Purpose.” Dalam T. Singer & M. Richard (Eds.) Caring Economics: Conversation on Altruism and Compassion, between Scientists, Economists, and The Dalai Lama).
  28. Jones, G., & Beattie, C. (2015). Local government internal audit compliance. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 9(3), 59–71. https://doi.org/10.14453/aabfj.v9i3.5
  29. Karim, Rusdi Abdul dan Mursalim. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal ilmu ekonomi. Volume 2 Nomor 1. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=s5DZwS0AAAAJ&citation_for_view=s5DZwS0AAAAJ:4fKUyHm3Qg0C
  30. Mardiasmo. (n.d.). 2019. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: Andi.
  31. Marwata, S., & Yani, M. (2017). Auditing dan Jaminan Mutu. Salemba Empat.
  32. Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Anggota IKAPI. Penerbit Ghalia. Jakarta.
  33. Munawar, Nadirsya, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan Terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, June, 60.
  34. Muslim, M., Rahim, Syamsuri., Pelu, M. F. A., & Pratiwi, A. (2020). Kualitas Audit: Ditinjau dari Fee Audit, Risiko Audit dan Skeptisme Profesional Auditor sebagai Variabel Moderating. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 8(1), 9. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v8i1.22474
  35. Muztahidin, F. I. (2021). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
  36. Myers, D. G., & Twenge, J. M. (2021). Social Psychology (14th ed.). McGraw-Hill Education.
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  39. Pierre, J., Peters, B. G., & de Fine Licht, J. (2018). Is auditing the new evaluation? Can it be? Should it be? International Journal of Public Sector Management, 31(6), 726–739. https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2017-0219
  40. Rahardjo, T. (2017). Kepatuhan Terhadap Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara. . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  41. Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2), 267–279. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016
  42. Rahim, Syamsuri., Ahmad, H., Nurwakia, N., Nurfadila, N., & Muslim, M. (2020). The Influence of Audit Staff Quality and Client Type on Audit Evidence Collection with Communication Type as Moderation. Journal of Accounting and Strategic Finance, 3(1), 103–117. https://doi.org/10.33005/jasf.v3i1.79
  43. Rahim, Syamsuri., Wahyuni, N., Anzhari, A. M., & Karim, A. (2022). Determination Of Audit Quality: Auditor Gender Stereotype Study In South Sulawesi Province, Indonesia. Journal of Positive School Psychology, 2022(11), 569–586. http://journalppw.com
  44. Rajagukguk, E. (2021). Hukum Keuangan Negara. PT RajaGrafindo Persada.
  45. Rosadi, S., Siyamto, Y., & Aisyiah, H. N. (2017). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(2), 99. https://doi.org/10.29040/jiei.v3i2.103
  46. Saleh, M. A. (2018) Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
  47. Scott, G. M. (2014). Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen. Terjemahan Oleh Achmad Nashir Budiman. Penertbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.
  48. Soehino, T. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah: Otonomi dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  49. Soerjono. (2018). Korupsi dan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
  50. Soesilo, R. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. PT RajaGrafindo Persada.
  51. Stephen J. Gauthier, Michael A. Crawford, dan D. M. M. (2019). Governmental Accounting, Auditing, and Financial Reporting. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken. New Jersey, Amerika Serikat.