Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 0 Download : 0

Main Article Content

Abstract

Fluktuasi anggaran belanja daerah di Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2020–2024 serta masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hingga Agustus 2024, realisasi belanja daerah tercatat masih stagnan pada kisaran 31% di tingkat kabupaten/kota dan 41% di tingkat provinsi, yang menunjukkan belum optimalnya pengelolaan anggaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya transisi kepemimpinan menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diiringi kebijakan efisiensi anggaran turut menjadi konteks penting dalam dinamika belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta publikasi Badan Pusat Statistik selama periode penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak terbukti mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah lebih dipengaruhi oleh besarnya dana transfer dan tuntutan pelayanan publik akibat pertumbuhan penduduk dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Keywords

Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

  1. Cantika, D., & Rivandi, M. (2023). Belanja Daerah Dilihat Dari Aspek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(2), 52–69. https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.726
  2. Evandio, A. (2025). Targetkan hemat Rp306,69 triliun, Prabowo perintahkan Tito Karnavian awasi belanja pemda. Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250123/9/1834319/targetkan-hemat-rp30669-triliun-prabowo-perintahkan-tito-karnavian-awasi-belanja-pemda?
  3. Fajriati, M., Zulfatunnisa, Z., Wafa, D. R., Heryaningrum, R. A., & Anwar, S. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. Wacana Publik, 15(02), 75–85. https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.71
  4. Fakhirah, A. Y., Yulina, B., & Mubarok, H. (2022). Determinasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin Dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. 11(1), 1451–1460.
  5. Fatimah, Y., Utami, W. B., & Ma’ruf, M. H. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022. Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis.
  6. Febriyanti, K. W., & Dewi, N. A. W. T. (2024). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi ) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 15 N.
  7. Ginting, E. M., Hasanah, I., Nababan, V. R., Tobing, P. Y. L., & Lubis, P. K. D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol.4, No.
  8. Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sorot, 17(1), 41. https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57
  9. Indonesia, P. R. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
  10. Mulyaningsih. (2019). Pembangunan Ekonomi (N. Kania (ed.)). CV KIMFA MANDIRI.
  11. Nurhelis, E. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Dampaknya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah III Cirebon. S1 Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati.
  12. Putri, C. R., & Putra, G. H. (2024). Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS), 4(4), 673–681. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1954
  13. Safaah, N., Syani, Z., Aprilianto, F., & Anwar, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol.1, No.
  14. Salindeho, C. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Vol.4 No.3.
  15. Satepuk, Y. Y., Haryati, R., & Ardiany, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun. Https://Ejurnal-Unespadang.Ac.Id/EPJA, Vol. 2, No.
  16. Sofiyani, L., & Subadriyah. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur. JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI, 4, 33–47.
  17. Sugiarto, H. (2024). Realisasi Belanja APBD Pemprov Sumbar 2024 Rendah! Keuangan Baru 56,59%, Fisik 69,22%. Padang Ekspres Digital Media. https://padek.jawapos.com/sumbar/2365168849/realisasi-belanja-apbd-pemprov-sumbar-2024-rendah-keuangan-baru-5659-fisik-6922?
  18. Sumbar, D. (2025). Realisasi APBD Sumbar Tahun 2024 Belum Sesuai Harapan. DPRD SUMBAR. https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/2593?
  19. Ulya, F. N., & Santosa, B. (2024). Belanja Daerah Baru 31 Persen, Jokowi: Kecil Sekali, Segera Realisasikan. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/11204411/belanja-daerah-baru-31-persen-jokowi-kecil-sekali-segera-realisasikan?
  20. Wuryasti, F. (2024). Serapan APBD Masih 31%, Jokowi Desak Kepala Daerah Realisasikan APBD. MetroTVnews.Com. https://www.metrotvnews.com/read/b1oC9Gxg-serapan-apbd-masih-31-jokowi-desak-kepala-daerah-realisasikan-apbd
  21. Yuliani, D., & Suhana, S. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Dan Keadilan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi. Jesya, 6(1), 61–78. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.839